Tag Archive: Kehutanan


Agar dapat memberikan penjelasan mengenai permohonan Wajib Bayar untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutang.

SE.7/PHPL/IPHH/PHP.4/4/2016

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

P.44/Menlhk-Setjen/2015

SI-PNBP merupakan salah satu dari rangkaian implementasi Penatausahaan Hasil hutan secara self assessment oleh Unit Management yang merupakan Wajib Bayar, untuk menghitung kewajiban pembayaran PNBP atas pemanfaatan hasil hutan, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015

SE.8/PHPL/IPHH/PHPL.4/4/2016

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 kepada setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diwajibkan membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/99 tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia, telah diatur besaran tarif IHPH, IHPHTI, IHPH Bambu, IHPH Rotan dan tarif progresif;

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, besaran tarif IHPH, IHPHTI, IHPH Bambu dan IHPH Rotan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/99 harus disesuaikan lagi;

Bahwa sebagaimana dimaksud hal-hal di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

maka ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

P.76 Tahun 2014

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.28/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan
tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana
Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(IIUPH);

Bahwa dalam perkembangan pemerintahan, telah terbit
berbagai Undang-Undang tentang Pembentukkan
Provinsi dan Kabupaten/Kota baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam paragraf kedua, ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.28/Menhut-II/2007 tersebut pada paragraf pertama
perlu dilakukan penyesuaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara
Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

Maka ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran PSDH, DR dan IIUPH.

P.24/Menhut-II/2014

 

Sehubungan dengan diundangkannya PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 Februari 2014, berikut ini adalah Surat Edaran tentang Penetapan Harga Patokan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2 014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014

 

Usulan Harga Patokan

Menindaklanjuti Surat Dirjen BUK Nomor S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 hal Penetapan Harga Patokan dan S.173/VI-BIKPHH/2014 tanggal 17 Maret 2014 hal Usulan Harga Patokan.

S.333/BIKPHH-1/2014

Blanko Masukan Harga Patokan

 

Mengingat belum adanya penetapan Harga Patokan PSDH baru untuk Semester 2 Tahun 2013, maka untuk semester 2 tahun 2013, masih menggunakan Harga Patokan PSDH No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012.

SE.2/BIKPHH-1/2013

 

Dalam rangka tertib penatausahaan piutang PNBP Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), perlu ditetapkan standar prosedur pengenaan sanksi denda dan penanganan piutang PNBP dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2013

 

Berdasarkan hasil pemantauan masih terdapat permasalahan belum tuntas di daerah terkait belum optimalnya pelaksanaan pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT), maka diterbitkan surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan maksud penegasan pengenaan Penggantian Nilai Tegakan.

S.960/VI-BIKPHH/2012