Tag Archive: harga patokan


Dalam rangka optimalisasi PNBP telah diterbitkan Permen LHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 pada Permen tersebut, bahwa ketentuan ini berlaku 50 (lima puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 09 Februari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diinformasikan pemberlakuan dari Permen LHK tersebut melalui Surat Edaran ini.

SE 01 Tahun 2018 tentang Harga Patokan

Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan untuk PSDH dan Ganti Rugi Tegakan sebagai pengganti Permenhut No. P.68 Tahun 2014.

Harga Patokan berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.

Permen LHK No. P.64 Tahun 2017

Permenhut No. 68 Tahun 2014

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, bahwa Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata;

Bahwa harga patokan perlu ditetapkan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan, dan Penggantian Nilai Tegakan;

Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;

Maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Kehutanan No. 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH, GRT dan PNT.

P 68 Tahun 2014

 

Sehubungan dengan diundangkannya PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 Februari 2014, berikut ini adalah Surat Edaran tentang Penetapan Harga Patokan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2 014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014

 

Usulan Harga Patokan

Menindaklanjuti Surat Dirjen BUK Nomor S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 hal Penetapan Harga Patokan dan S.173/VI-BIKPHH/2014 tanggal 17 Maret 2014 hal Usulan Harga Patokan.

S.333/BIKPHH-1/2014

Blanko Masukan Harga Patokan

 

 Sehubungan dengan revisi PP No.59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan mengirimkan Surat No S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penetapan Harga Patokan kepada seluruh Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi untuk memberikan masukan besaran harga patokan produk-produk kehutanan. 

S.56_VI-BIKPHH_2014

Lampiran Surat Dirjen BUK_Revisi Harga Patokan

Sambil menunggu terbitnya revisi PP Nomor 59 Tahun 1998 sebagai dasar Kementerian Kehutanan untuk menetapkan Harga Patokan PSDH, dan mengingat belum ada penetapan Harga Patokan PSDH Semester I Tahun 2014 (01 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014), dengan ini masa berlaku Harga Patokan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 diperpanjang sampai dengan adanya penetapan baru.

SE.1/BIKPHH/1/2014 Tanggal 03 Januari 2014

 

Mengingat belum adanya penetapan Harga Patokan PSDH baru untuk Semester 2 Tahun 2013, maka untuk semester 2 tahun 2013, masih menggunakan Harga Patokan PSDH No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012.

SE.2/BIKPHH-1/2013

 

Sambil menunggu terbitnya revisi PP Nomor 59 Tahun 1998 sebagai dasar Kementerian Kehutanan untuk menetapkan Harga Patokan PSDH, dan mengingat belum ada penetapan Harga Patokan PSDH Semester 1 Tahun 2013 (01 Januari 2013 s.d. 30 Juni 2013), maka Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 diperpanjang masa berlaku nya hingga ada penetapan baru.

SE.11/BIKPHH-1/2012