Sehubungan dengan rekomendasi BPK-RI terkait pengenaan sanksi administrasi denda 2% (dua persen) kepada Wajib Bayar yang terlambat membayar PSDH/DR, dan sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran PSDH dan DR, perlu ada penegasan sanksi administrasi denda 2% terhadap Wajib Bayar atas keterlambatan pembayaran PSDH/DR yang terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan.

SE.1/Menhut-VI/BIKPHH/2013

 

« »