Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Author Archive

Breaking News!! Downtime Layanan SIMPONI

by on Aug.10, 2017, under Berita, Pengumuman, Surat

Sehubungan dengan pemeliharaan sistem, maka layanan SIMPONI akan offline pada jadwal:

Hari/Tanggal: Sabtu/12 Agustus 2017

Pukul: 22.00 s.d. 24.00 WIB

Dengan downtime nya layanan SIMPONI, maka secara bersamaa, proses order kode billing maupun cek NTPN pada SI PNBP tidak dapat berfungsi sampai dengan layanan SIMPONI kembali online.

Demikian disampaikan agar maklum.

S-165/AG.7/2017

 

Leave a Comment more...

SI PNBP Terintegrasi SIMPONI

by on Jul.20, 2017, under Surat Edaran

Hasil pengembangan aplikasi SI PNBP oleh Ditjen PHPL telah mengintegrasikan SIMPONI ke dalamnya.

Sebagaimana PMK No. 32/PMK.0/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan adanya perubahan sistem pengelolaan hutan produksi lestari dari official assessment menjadi self assessment tentu berpengaruh pada perubahan pembayaran/penyetoran penerimaan negara.

SIMPONI merupakan salah satu dari rangkaian implementasi penatausahaan hasil hutan secara self assessment oleh Wajib Bayar, untuk melakukan pembayaran PNBP atas pemanfaatan hasil hutan, sesuai dengan Permen LHK No. P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Perdirjen PHPL No. P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015.

SI PNBP terintegrasi SIMPONI ini mulai dapat dicoba pada tanggal 17 Juli 2017, namun selama uji coba ini, tidak semua Wajib Bayar dapat menggunakan atau terdapat menu Order Kode Billing melaui SI PNBP. Order Kode Billing melalui SI PNBP ini akan diujicobakan selama bulan Juli 2017 ini, dan baru akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 01 Agustus 2017.

SE.11/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2017

Leave a Comment :, , , , , , , more...

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

by on Jan.01, 2016, under Berita

SI PNBP

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Untuk dapat melayani Wajib Bayar (WB) lebih baik dan untuk dapat mencatat, menyimpan serta menyajikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, maka terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016, Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan meluncurkan sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau disingkat SI PNBP.

Dengan dipayungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 (diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016) dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 pelaksanaan implementasi SI PNBP telah dimulai sejak 01 Januari 2016 dan wajib dilaksanakan oleh setiap WB.

Latar belakang dibangunnya sistem ini adalah bahwa selama ini, pelaporan yang dilakukan secara konvensional tidak tertib dan rawan terhadap ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan. Dimulai dari lini terdepan, yaitu Pejabat Penagih Iuran Kehutanan, lalu direkapitulasi di tingkat Kabupaten. Kemudian dilakukan rekapitulasi kembali di tingkat Provinsi hingga kemudian dilaporkan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahapan berjenjang inilah yang ditengarai menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan tersebut. Selain hal tersebut, juga terdapat simpul yang ditengarai menjadi salah satu hambatan di dunia usaha, karena sangat tergantung kepada Pejabat Penagih.

Atas dasar hal tersebut itulah, maka Direktorat IPHH melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya official assessment menjadi self assessment. Dengan demikian, WB dapat dengan segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat. Begitu pula dengan pelaporan, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi, maka pada saat WB melakuan transaksinya, maka pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya.

Untuk lebih memberikan pelayanan terbaik dan prima, SI PNBP juga sudah terkoneksi dengan SI PUHH. Sehingga WB yang telah menggunakan SI PUHH, maka pelaksanaan pelunasan kewajiban dapat dilakukan di SI PNBP, sehingga saat efisien.

Terhadap Instansi Kehutanan lainnya, diantaranya Dinas Provinsi, Kabupaten dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi juga dapat memanfaatkan sistem ini untuk memonitor pendapatan PNBP di wilayahnya, sehingga dapat diperoleh informasi secara tepat, akurat dan cepat. Informasi ini dapat digunakan sebagai data awal Dana Bagi Hasil di wilayahnya masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem ini, dapat menghubungi kami di:

Subdit PNBP, Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Telp. (021) 5730272; Faks. (021) 5720203
Email: subditpnbp@menlhk.net

 

 

Leave a Comment :, , , , , , , more...

Surat Edaran No. SE.13/SETJEN-ROKEU/2015

by on Aug.11, 2015, under Berita, Pengumuman

Sehubungan dengan adanya perubahan nama rekening Bendahara Penerima pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama ini disampaikan Surat Edaran tentang Perubahan Nama Rekening dimaksud.

Agar dapat dijadikan pedoman.

SE Perubahan Rekening

Leave a Comment :, , , , , , , more...

Permenhut No. P.76 Tahun 2014

by on Oct.15, 2014, under Aturan

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 kepada setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diwajibkan membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/99 tentang Penetapan Kembali Besarnya Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Untuk Seluruh Indonesia, telah diatur besaran tarif IHPH, IHPHTI, IHPH Bambu, IHPH Rotan dan tarif progresif;

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, besaran tarif IHPH, IHPHTI, IHPH Bambu dan IHPH Rotan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/Kpts-II/99 harus disesuaikan lagi;

Bahwa sebagaimana dimaksud hal-hal di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;

maka ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Besarnya Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

P.76 Tahun 2014

Leave a Comment :, , , , more...

Permenhut No. 24 Tahun 2014

by on Jun.10, 2014, under Aturan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.28/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan
tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada
Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana
Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
(IIUPH);

Bahwa dalam perkembangan pemerintahan, telah terbit
berbagai Undang-Undang tentang Pembentukkan
Provinsi dan Kabupaten/Kota baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam paragraf kedua, ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.28/Menhut-II/2007 tersebut pada paragraf pertama
perlu dilakukan penyesuaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara
Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);

Maka ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran PSDH, DR dan IIUPH.

P.24/Menhut-II/2014

 

Leave a Comment :, , , , , , , , more...

Petunjuk terkait Angka Konversi

by on May.12, 2014, under Surat

Sehubungan dengan Permendag Nomor 22/M-Dag/Per/4/2012 yang mengatur pengenaan kayu yang berasal dari tanaman di dalam kawasan hutan negara ditetapkan satuannya dalam ton, maka untuk pengenaan pungutan iuran kehutanan diminta agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SE.7/VI-BIKPHH/2010 tanggal 04 Mei 2010.

S.574/BIKPHH-1/2014

SE.7/VI-BIKPHH/2010

 

4 Comments :, , , , more...

PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

by on Mar.04, 2014, under Aturan

Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Kehutanan dan untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementeiian Kehutanan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 7999 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (21, dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

PP 12 Tahun 2014

3 Comments :, , , , , more...

Surat Edaran Dirjen BUK No. S.56/2014

by on Feb.10, 2014, under Aturan, Surat

 Sehubungan dengan revisi PP No.59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan mengirimkan Surat No S.56/VI-BIKPHH/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Penetapan Harga Patokan kepada seluruh Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi untuk memberikan masukan besaran harga patokan produk-produk kehutanan. 

S.56_VI-BIKPHH_2014

Lampiran Surat Dirjen BUK_Revisi Harga Patokan

Leave a Comment :, , more...

Surat Edaran Harga Patokan Semester I Tahun 2014

by on Jan.08, 2014, under Aturan, Surat

Sambil menunggu terbitnya revisi PP Nomor 59 Tahun 1998 sebagai dasar Kementerian Kehutanan untuk menetapkan Harga Patokan PSDH, dan mengingat belum ada penetapan Harga Patokan PSDH Semester I Tahun 2014 (01 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2014), dengan ini masa berlaku Harga Patokan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 diperpanjang sampai dengan adanya penetapan baru.

SE.1/BIKPHH/1/2014 Tanggal 03 Januari 2014

 

2 Comments :, , , more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!