Latest Entries »

Kemungkinan akan gangguan pasokan listrik pada gedung Manggala Wanabakti sehubungan dengan kegiatan perawatan gardu listrik di komplek gedung Manggala Wanabakti.

 

Pelaksanaan perawatan ini diperkirakan dimulai sejak Jumat 21 September 2018 pukul 18.00 WIB s.d. Senin 24 September 2018 pukul 06.00 WIB.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kemungkinan SI PNBP akan offline pada jam tersebut. Mohon agar dapat mengantisipasi hal ini.

 

Demikian disampaikan, dan terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

 

Tim Admin SI PNBP

Pengumuman

 

Dalam rangka pemeliharaan aplikasi SIMPONI, diinformasikan sbb:

  1. Pemeliharaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 September 2018, pukul 00.00 sd 06.00 WIB
  2. Selama proses pemeliharaan, akan berdampak pada TERHENTINYA proses:
  3. Pembuatan billing
  4. Pembayaran/penyetoran PNBP
  5. Notifikasi pembayaran/penyetoran (NTPN)

Dimohon kepada para pengguna layanan SIMPONI, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut

Terima Kasih Mohon agar dapat diantisipasi, terima kasih.

 

 

ADMIN SI PNBP

Untuk meningkatkan pemahaman pengguna MPN G2 mengenai tata cara dalam membayar pajak, bea cukai, atau
PNBP melalui kanal elektronik bank persepsi. Oleh karena itu dibutuhkan sarana publikasi tentang petunjuk pembayaran kanal elektronik.

Buku petunjuk ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyetoran PNBP melalui kanal elektronik tersebut.

Selain buku ini, dapat juga mengakses secara online melalui alamat http://penerimaan-negara.info/ atau mengunduh aplikasi versi android nya pada halaman https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kppnkp.infobayar.mpng2

Pedoman SIMPONI

Segenap pengelola SI PNBP menghaturkan:

Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri

1439 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

🙏🏻

Dalam rangka optimalisasi PNBP telah diterbitkan Permen LHK No. P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 pada Permen tersebut, bahwa ketentuan ini berlaku 50 (lima puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 09 Februari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diinformasikan pemberlakuan dari Permen LHK tersebut melalui Surat Edaran ini.

SE 01 Tahun 2018 tentang Harga Patokan

Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan untuk PSDH dan Ganti Rugi Tegakan sebagai pengganti Permenhut No. P.68 Tahun 2014.

Harga Patokan berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.

Permen LHK No. P.64 Tahun 2017

Melayani dengan mudah dan cepat, menuju Penerimaan Negara Bukan Pajak yang optimal.

Dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan kualitas pencatatan serta pertanggungjawaban PNBP, pemerintah menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memberikan wewenang kepada wajib bayar untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan menyetorkan sendiri PNBP terutang. Sejalan dengan ini, KLHK telah menerapkan SI PNBP bagi seluruh wajib bayar secara self assessment.

Sehubungan dengan penerapan segmen akun PNBP baru pada 01 Januari 2018, perlu diatur tata cara pembayaran PNBP pada akhir tahun 2017.

SE 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP Akhir Tahun

Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh BPK RI, bahwa penatausahaan piutang PNBP dianggap belum tertib sehingga penyajiannya belum dapat diyakini kebenarannya, khusus untuk pencatatan piutang-piutang lama.

Perlu melakukan langkah-langkah penyelesaian atas pengurusan piutang PNBP lama dengan langkah-langkah kerja terkoordinasi antar instansi terkait di daerah.

SE 14 Tahun 2017 tentang FGD Penyelesaian Piutang Macet PHPL

Dalam rangka meningkatkan kualitas pencatatan dan pertanggungjawaban PNBP, pemerintah menerapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memberikan wewenang kepada wajib bayar untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayarkan sendiri PNBP yang terutang.

Agar laporan keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memenuhi prinsip akuntansi akrual, perlu dilakukan pengaturan tata waktu Pelaksanaan SI PUHH khususnya dalam penerbitan LHP di akhir tahun.

SE 13 Tahun 2017 tentang Pembuatan LHP akhir tahun